Peraturan Daerah Propinsi Bali Terkait dengan keberadaan LPD
- NOMOR 3 TAHUN 2017 | ditetapkan tgl 10 Mei 2017 yang berkaitan dengan pembuatan rencana kerja dan anggaran, penggunaan nama, bidang usaha, rasio modal, pembagian keuntungan, organisasi, hak dan kewajiban, lembaga perdayaan LPD, rencana kerja dan anggaran, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dana perlindungan, penjaminan, penyangga likuiditas, sanksi dll.
- Legalitas LPD
- UU RI No. 1 Tahun 2013 tentang LKM, sesuai dengan ketentuan dalam Bab XIII Pasal 39 ayat (3).
- Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang LPD dalam rangka penguatan keberadaan LPD kedepan.
- Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
